Gosiplicious – Aktor dan politikus Lucky Hakim kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena perannya di layar kaca, tapi karena kabar dirinya berlibur tanpa izin. Isu ini mencuat setelah foto-foto dirinya di luar negeri tersebar luas di media sosial. Padahal saat itu ia masih menjabat sebagai pejabat publik. Banyak pihak mempertanyakan sikapnya. Lucky pun akhirnya memberikan klarifikasi langsung.
Isu bermula dari unggahan seorang pengguna Twitter yang menunjukkan Lucky tengah berada di Jepang. Dalam unggahan itu, ia tampak mengenakan pakaian musim dingin dan berpose di depan Gunung Fuji. Netizen langsung menyoroti keberadaannya. Terlebih karena saat itu daerah yang ia pimpin tengah menghadapi persoalan banjir dan infrastruktur. Foto itu langsung viral dan memicu reaksi.
“Baca Juga : Ameera dan Jefri Nichol Resmi Berpisah? Foto-foto Dihapus!”
Warga mulai mempertanyakan komitmen Lucky sebagai pejabat publik. Banyak yang menilai ia meninggalkan tanggung jawab. Beberapa menuliskan kekecewaannya di media sosial. Ada pula yang membandingkannya dengan kepala daerah lain yang justru turun langsung membantu warga saat krisis. Kritik mengalir deras, bahkan muncul petisi online yang meminta klarifikasi resmi dari Lucky.
Tidak lama setelah kabar tersebut heboh, Lucky Hakim akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah video yang ia unggah di Instagram, ia menyampaikan bahwa liburan tersebut adalah perjalanan pribadi. Ia mengaku sudah mengajukan cuti sebelumnya kepada pihak terkait. Menurutnya, semua prosedur sudah ditempuh. Ia pun menyebut waktu liburan tidak bersamaan dengan puncak bencana di wilayahnya.
“Simak juga: Minuman Sehat Harus di Konsumsi Setelah Makanan gorengan”
Untuk memperkuat klarifikasinya, Lucky menunjukkan bukti dokumen cuti. Ia memperlihatkan surat permohonan dan persetujuan cuti yang sudah ditandatangani atasannya. Dokumen itu memperlihatkan bahwa ia mengambil cuti selama lima hari. Periode cuti tersebut bertepatan dengan libur akhir tahun. Ia menegaskan tidak melanggar aturan. Bahkan tugas-tugasnya telah didelegasikan sementara.
Dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Lucky menjelaskan bahwa ia sudah merencanakan liburan itu sejak lama. Ia mengatakan perjalanan dilakukan bersama keluarga dekat. Lokasi liburan pun dipilih yang jauh dari keramaian. Tujuannya untuk melepas penat setelah setahun penuh bekerja. Ia merasa perlu menjaga kesehatan mental agar bisa kembali bekerja dengan lebih semangat.
Setelah klarifikasi disampaikan, tanggapan masyarakat pun terbagi dua. Ada yang tetap kecewa karena menurut mereka, meski cuti sah, timing-nya tidak tepat. Namun ada juga yang memahami bahwa setiap orang butuh waktu istirahat. Beberapa tokoh publik turut memberi komentar. Ada yang membela Lucky dengan menyebut bahwa pejabat juga manusia biasa yang berhak berlibur secara legal.
Isu ini memunculkan perdebatan soal etika pejabat publik. Banyak pihak menilai bahwa pejabat harus peka terhadap kondisi daerahnya. Meskipun memiliki hak cuti, waktu pengambilan cuti sebaiknya dipertimbangkan. Beberapa pakar menyebut bahwa transparansi adalah kunci. Selama pejabat terbuka kepada publik, dan tetap bertanggung jawab, hak cuti seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Kasus ini menjadi pembelajaran bagi pejabat lain. Penting untuk mengomunikasikan rencana cuti secara terbuka. Terlebih jika dilakukan di tengah kondisi yang sensitif. Publik saat ini sangat cepat bereaksi. Apalagi jika informasi yang beredar belum lengkap. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat dihindari. Dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat bisa tetap terjaga.
