Gosiplicious – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai banyak kritik. Salah satu tokoh yang menyoroti isu ini adalah Najwa Shihab. Jurnalis sekaligus aktivis ini menyampaikan kekhawatiran terkait dampak revisi tersebut. Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat sipil harus waspada terhadap perubahan yang berpotensi melemahkan demokrasi. Beberapa poin dalam revisi UU TNI dianggap kontroversial. Banyak yang menilai revisi ini memberi ruang lebih besar bagi militer dalam urusan sipil.
Poin Kontroversial dalam Revisi UU TNI
Salah satu isu utama dalam revisi ini adalah perluasan peran TNI di luar tugas pertahanan. Jika revisi ini disahkan, TNI bisa lebih aktif dalam bidang sipil seperti politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru. Banyak pihak menganggap hal ini bertentangan dengan reformasi yang telah dijalankan sejak 1998. Selain itu, ada juga pasal yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan akademik di kampus.
“Baca Juga : Inara Rusli Tak Terpengaruh Isu Virgoun Dekat dengan Luna Alhamdy”
Respon Mahasiswa dan Aktivis
Revisi UU TNI langsung mendapat reaksi keras dari mahasiswa. Banyak yang merasa revisi ini bisa mengancam kebebasan sipil. Mahasiswa di berbagai kampus mulai melakukan diskusi dan aksi protes. Mereka menilai bahwa perubahan ini bisa mengganggu kebebasan akademik. Najwa Shihab juga menyoroti bagaimana revisi ini bisa berdampak pada kampus. Jika militer diberikan peran lebih besar, independensi perguruan tinggi bisa terancam.
Sejarah dan Dampak Dwifungsi ABRI
Mereka yang menolak revisi ini mengingat sejarah dwifungsi ABRI di masa lalu. Pada era Orde Baru, militer memiliki peran besar dalam politik dan pemerintahan. Hal ini membuat kebebasan sipil terhambat dan kontrol terhadap rakyat semakin kuat. Setelah reformasi, peran militer dibatasi hanya pada pertahanan negara. Namun, revisi ini berpotensi mengembalikan pola lama yang dianggap berbahaya.
“Simak juga: Puasa Nyaman Tanpa Asam Lambung, Begini Caranya”
Najwa Shihab: Perlu Pengawasan Ketat
Najwa Shihab menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap proses revisi ini. Menurutnya, mahasiswa harus aktif mengawal kebijakan yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Jika tidak ada kritik dari masyarakat, maka revisi ini bisa berjalan tanpa perlawanan. Kebebasan akademik dan demokrasi adalah hal yang perlu dijaga. Ia juga mengajak media untuk terus memberitakan perkembangan revisi UU TNI ini.
Sikap Pemerintah dan TNI
Pemerintah berargumen bahwa revisi ini bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam menghadapi ancaman modern. Beberapa pejabat militer juga menyatakan bahwa revisi ini tidak akan mengganggu demokrasi. Namun, banyak pihak yang tetap meragukan hal ini. Mereka khawatir bahwa tanpa kontrol yang jelas, revisi ini bisa disalahgunakan di masa depan.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?
Najwa Shihab mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi kebijakan ini. Ia mengajak mahasiswa untuk tetap bersuara dan tidak takut menyampaikan pendapat. Dengan terus mengawal proses revisi ini, masyarakat bisa memastikan bahwa demokrasi tetap terjaga. Diskusi, demonstrasi damai, dan keterlibatan dalam forum publik bisa menjadi cara untuk menyuarakan aspirasi.
